COURSE CONTENT

• Aspek2 hukum terkait pertambangan minyak dan gas bumi
• Memahami perbedaan karakteristik dari Kontrak-kontrak bagi hasil pertambangan minyak dan gas bumi seperti : TAC (Technical Assistant Contract);PSC (Production Sharing Contract); JOB (Joint Operating Body); JOA (Joint Operating Aggreement); EOR (Enhanced Oil Recovery)
• Memahami peranan, Kewenangan dan Kewajiban BP Migas dan BPH migas terkait perusahaan Migas
• Memahami karakteristik kegiatan usaha hulu dan usaha hilir yang terdiri dari : Eksplorasi; Eksploitasi; Pengelolaan; Pengangkutan; Penyimpanan; Niaga
• Memahami berbagai kewajiban kontraktor kepada Negara termasuk iuran Eksplorasi; Eksploitasi; nilai bagi hasil dan perpajakan
• Memahami proses pengajuan sebuah wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
• memahami kewajiban relienquismant wilayah kerja bagi kontraktor pertambangan minyak dan gas bumi.
• memahami konsep cost recovery, work program and budget, AFE, P.O.D, ROW (righ of way), (authorization financial expenditure)
• hal2 yang perlu diperhatikan dalam melakukan legal audit pada perusahaan pertambangan minyak & gas bumi
• Peraturan- peraturan terkait dengan UU Migas dan pelaksanaannya
• Pemerintah dan pihak – pihak berwenang lainnya yang terkait dalam usaha Migas
• Hal –hal yang harus diperhatikan dalam melakukan legal audit perusahaan minyak dan Gas Bumi seperti aspek – aspek material contract, employee, environmental, financial report, asset-asset, perselisihan di bisang oil & gas, perticipacing interest, carry and repayment aspek, JOA (Joint Operating Aggrement, PROPER dan lain lain)
• merger dan akuisisi pperusahaan Migas
• Persyaratan yang harus diperhatikan sehubungan dengan pengalihan saham atau participating interest dalam perusahaan Migas dan Merger perusahaan Migas;
• Pembatasan-pembatasan yang diperhatikan sehubungan dengan pengalihan saham atau participating interest dalam perusahaan Migas dan merger perusahaan Migas;
• Persetujuan-persetujuan yang diperhatikan sehubungan dengan pengalihan saham atau participating interest dalam perusahaan Migas dan merger perusahaan Migas;
• Peraturan terkait akuisisi atau merger perusahaan Migas;
Hal- hal penting lainnya yang harus dipahami dan diperhatikan dalam melakukan akuisisi atau merger perusahaan Migas.

PESERTA
Target peserta yang diharapkan dalam Training ini adalah berasal dari :
• Perwakilan dari perusahaan Minyak dan Gas Bumi
• Pengacara dan Konsultan Hukum
• Mahasiswa dari Universitas
Masyarakat Umum yang tertatik dalam bidang Minyak dan Gas Bumi

INSTRUCTOR
Yudho Taruno Muryanto,S.H,M.Hum

FACILITIES

• Module / Handout
• Softcopy Materi
• Sertifikat
• Bag or bagpackers
• Training Kit
• 2xCoffe Break & 1 Lunch
• Souvenir
• Airport pickup service(For Training Yogya)
Training room full AC and Multimedia

FASILITAS

Meeting room, Module / Handout, Softcopy Materi, 2x Coffee break and Lunch, Training Kit, Souvenir & Certificate, Airport pickup service.

TIME &VENUE

TIME:
TENTATIVE By REQUEST

BIAYA

*Yogyakarta Rp. 7.000.000 per peserta (Non Residential), minimal pendaftaran untuk 3 peserta.
* Bali Rp. 12.000.000 per peserta (Non Residential)

INFORMATION

Jl. K. H. Ali Maksum, Sewon, Bantul, Yogyakarta 55188
Phone |0274 – 4531080
Email |anto.neotalenta@gmail.com
Website |www.neotalenta.com
CP | Ardian (Mobile: 0813 2646 7710)

The post Legal Aspect For Oil And Gas Company appeared first on .

Sejak krisis moneter melanda Indonesia, yaitu sekitar tahun 1997 banyak perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam bidang keuangan. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan dan terpaksa gulung tikar. Keadaan ini sebenarnya adalah merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh semua pihak, akan tetapi karena krisis ekonomi yang terjadi di negara kita cukup parah sehingga keadaan ini tidak dapat lagi dihindarkan. Kepailitan merupakan prosedur hukum yang digunakan sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan, setelah seseorang menempuh berbagai alternatif penyelesaian lain.

Keputusan untuk mengajukan kepailitan adalah langkah yang sangat serius,  dan biasanya tidak langsung menghapuskan hutang Anda ataupun membukakan pintu baru untuk Anda.  Kasus kepailitan juga akan tercatat di dalam laporan kredit selama bertahun-tahun sesuai hukum kepailitan yang berlaku di negara kita, sehingga hal ini bisa mempengaruhi kemampuan dan kredibilitas Anda ketika hendak membeli rumah atau polis asuransi kendaraan.  Selain itu, kepailitan bisa mengakibatkan penyitaan properti jika ternyata properti itu merupakan jaminan gadai yang belum dibayar.

Kegiatan ini merupakan wahana untuk memberikan pemahanan kepada peserta tentang seluk beluk kepailitan sesuai hukum yang berlaku.

Tujuan

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh bagi peserta tentang pentingnya aspek hukum yang mengatur pelaksananan prosedur kepailitan sesuai UU, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan pernyataan pailit. Peserta juga diharapkamn memahami teknik menangani sengketa yang berpeluang muncul dari proses kepailitan.

Materi

1. Mengenai Kepailitan

• Pengertian Pailit
• Tinjauan Kepailitan Secara Umum Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004
• Mengapa Harus Menempuh Upaya Kepailitan?
• Konsekwensi Hukum Kepailitan
• Kurator Sebagai Pihak Profesional dalam melakukan pembagian Budel
  Pailit kepada para Kreditur
• Pembagian Budel Pailit Sebagai Upaya pemenuhan Kewajiban Debitur
• Status Hukum Pemegang Hak Tanggungan dan Jaminan Lainnya
  dilindungi Undang-Undang

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU )

• Tinjauan PKPU secara Umum Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004
• PKPU Sebagai Alternatif Perdamaian dalam upaya Restrukturisasi
  Utang
• Mengapa Harus menempuh Upaya PKPU?
• Konsekwensi PKPU dan kepailitan Sebagai Akibat Hukum Wanprestasi
  terhadap perdamaian
• Pengurus Sebagai Pihak Profesional Dalam Melakukan Pengurusan
  Terhadap Proses PKPU
• Status Hukum Pemegang Hak Tanggungan dan Jaminan Lainnya di
  Lindungi Undang – Undang.

1. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Kepailitan

Who Should Attend

Legal Officer, Curator, Kreditor, atau pihak lain yang tugas-tugasnya berhubungan dengan panitia kepailitan di perusahaan

Instructor

Leli Joko Suryono, SH., M.Hum

Merupakan pakar bidang hukum bisnis dan perniagaan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang aktif sebagai narasumber serta instruktur pada berbagai kegiatan pelatihan dan seminar di berbagai perusahaan yang berkaitan dengan aspek legal pada dunia  perbankan dan industry pada umumnya.

Course Method

Presentation

Discuss

Case Study

Post Test

Evaluation

Facilities

• Module / Handout
• Flashdisk softcopy Materi
• Sertifikat
• Bag or bagpackers
  • Training Kit
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch
  • Souvenir
  • Training room full AC and Multimedia

Time and Venue

Tanggal  :  Tentative 2024

Pukul      :   08.00 – 16.00 WIB

Tempat  :  Yogyakarta

In House Training

Depend on request

Course Fee

Yogyakarta Rp. 6.500.000 per peserta ( Non Residensial) Minimum 3 peserta

Jl KH. Ali Maksum Sewon Bantul Yogyakarta 55188

Contact Person         : Ardian

Phone/Fax               : (0274)4531080

Mobile                     : 0813 2646 7710

E-mail                      : anto.neotalenta@gmail.com

The post Aspek Hukum Kepailitan appeared first on .

MATERI PELATIHAN
1. Overview Hukum Acara Perdata
• Pengertian dan Sejarah Hukum Acara Perdata
• Sumber dan Asas-asas Hukum Acara Perdata
• Perbedaan Hukum Acara Perdata dengan Hukum Acara Pidana
2. Gugatan
• Perbedaan Permohonan dan Gugatan
• Syarat dan Isi Gugatan
• Teknik Mengajukan Gugatan
• Pencabutan dan Perubahan Gugatan
• Penggabungan Gugatan
• Kewenangan Mengadili/Kompetensi

3. Perwakilan dalam Perkara Perdata
• Cara Mengajukan Gugatan Perwakilan (Pasal 3 Perma No.1 Tahun 2002)
• Menguji Syarat Yuridis dari Gugatan Perwakilan
4. Metode dan Proses dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan
• Pengajuan Gugatan dan Penetapan Hari Sidang
• Proses Pemeriksaan Perkara
• Peranan Hakim dalam Memeriksa Perkara Perdata
• Perdamaian
• putusan Verstek
• Jawaban tergugat
• Replik dan Duplik
• Intervensi
5. Pembuktian
• Pengertian dan dasar Hukum
• Hal yang Dibuktikan dan Beban Pembuktian
• Teori Pembuktian dan Kekuatan Alat Bukti
• Macam-macam Alat Bukti
6. Penyitaan
• Dasar Hukum Penyitaan
• Conservatoir Beslag
• Revindicatoir Beslag
7. Teknik dan Strategi dalam Pengajuan Upaya Hukum
• Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim
• Perlawanan
• Banding
• Kasasi
• Peninjauan Kembali
• Derdenverzet

PESERTA
Pebisnis /business owner, LSM, Legal Staff, Lawyer dan mereka yang tertarik atau berkaitan dengan perkara perdata/ beracara secara perdata.

INSTRUKTUR
Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum.

FASILITAS

• MOdule / Handout
• Softcopy Materi
• Sertifikat
• Training Kit
• 2xCoffe Break & 1 Lunch
• Souvenir
• Training room full AC and Multimedia

TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT
TANGGAL : Tentative 2024

WAKTU : 08.00 – 16.00

TEMPAT : Hotel berbintang di Yogyakarta (Grand Aston/Ibis)
*akan di konfirmasi kembali

BIAYA

Rp. 6.000.000 per peserta (Non Residential)

INFORMATION

Jl. K. H. Ali Maksum, Sewon, Bantul, Yogyakarta 55188
Phone |0274 – 6591928/ 4531080
Fax|0274 – 4531080
Email |anato.neotalenta@gmail.com
Website |www.neotalenta.com
CP | Ardian (M: 0813 2646 7710)

The post Training Hukum Acara Perdata appeared first on .

Hubungan industrial merupakan hubungan antara pelaku proses produksi barang maupun jasa yaitu pengusaha, pekerja dan pemerintah. Hubungan industrial bertujuan untuk menciptakan hubungan yang serasi, harmonis dan dinamis antara pelaku proses produksi tersebut. Oleh karena itu masing-masing pelaku produksi tersebut harus melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing secara baik. Fungsi pekerja/SP/SB adalah melaksanakan pekerjaan sesuai kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan beserta keluarganya. Fungsi pengusaha dan organisasi pengusaha adalah menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja. Sedangkan fungsi pemerintah adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggarnya. Dengan terciptanya hubungan industrial yang serasi, aman, dan harmonis diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas kerja, sehingga dengan demikian perusahaan akan dapat tumbuh dan berkembang sehingga kesejahteraan pekerja dapat ditingkatkan. Dalam hubungan indutrial yang terlibat langsung dalam proses produksi adalah pengusaha dan pekerja, sedangkan pemeritah tidak terlibat secara langsung.
Oleh karena itu pengusaha dan pekerja terlibat dalam suatu hubungan kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban.
Hak dan kewajiban tersebut sebagian besar sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja, peraturan perusahaan serta perjanjian kerja bersama (PKB).
Untuk itu para peserta perlu memahami hubungan industrial dan ketenagakerjaan ( HIK ) dasar meliputi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama ( PKB ), waktu kerja dan waktu istirahat, upah kerja lembur dan PHK.

COURSE CONTENT
1. Perjanjian Kerja (PK)
a. Dasar hukum.
b. Pengertian.
c. Bentuk.
d. Jenis.
e. Isi PK.
f. Syarat pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
g. Akibat hukum jika syarat-syarat PKWT dilanggar.
2. Peraturan Perusahaan (PP)
a. Dasar hukum.
b. Pengertian.
c. Perusahaan yang diwajibkan membuat PP.
d. Tata cara pembuatan.
e. Isi.
f. Pengesahan.
g. Kewajiban pengusaha setelah PP disahkan.
h. Masa berlaku.
3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
a. Dasar hukum.
b. Pengertian.
c. Syarat dan tata cara pembuatan.
d. Hal-hal yang harus dimuat dalam PKB.
f. Kewajiban pengusaha dan SP/SB/pekerja setelahPKB berlaku.
g. Masa berlaku.
h. Syarat perpanjangan atau pembaharauan.
i. Perbedaan PKB dan PP.
4. Waktu Kerja dan Waktu istirahat.
a. Dasar hukum.
b. Waktu kerja sehari dan seminggu.
c. Waktu istirahat dan cuti.
d. Hak pekerja/buruh perempuan atas istirahathamil/melahirkan.
e. Sanksi jika terjadi pelanggaran.
5. Upah Kerja Lembur
a. Dasar hukum.
b. Pengertian dan ruang lingkup.
c. Syarat kerja lembur.
d. Kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja kerja lembur.
e. Dasar perhitungan upah lembur.
f. Cara perhitungan upah lembur.
g. Sanksi atas pelanggaran kerja lembur.
6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
a. Dasar hukum.
b. Pengertian dan ruang lingkup.
c. PHK yang dilarang;
d. Alasan PHK oleh : pengusaha; pekerja.
e. Prosedur/mekanisme PHK.
f. PHK yang tidak perlu penetapan dari PHI.
g. Skorsing.
h. Kompensasi akibat PHK.
i. Komponen upah untuk kompensasi akibat PHK.
j. Hak pekerja yang ditahan pihak berwajib.
k. PHK karena usia pensiun.

WHO SHOULD ATTEND
Pejabat/staf pada Departemen SDM (Human Resources), Pejabat/ staf pada Departemen Legal, Para pejabat yang sering berhubungan dengan masalah-masalah ketenaga-kerjaan, Mereka yang berminat mengetahui seluk beluk hukum-hukum ketenaga kerjaan dan penyelesaian konflik perburuhan.

INSTRUCTOR
Suharyanta Dipl.M,kes

FACILITIES
• Module / Handout
• Softcopy Materi
• Sertifikat
• Bag or bagpackers
• Training Kit
• 2xCoffe Break & 1 Lunch
• Souvenir
• Training room full AC and Multimedia

TIME & VENUE

Tanggal : 6 sd 8 Mei 2024

Pukul : 08.00 – 16.00 WIB

Tempat : Yogyakarta

BIAYA

Rp. 6.500.000 per peserta (Non Residential), minimal pendaftaran untuk 3 peserta.

INFORMATION

Jl. K. H. Ali Maksum, Sewon, Bantul, Yogyakarta 55188
Email |anto.neotalenta.com
Website |www.neotalenta.com
CP | Ardian 081326467710

The post Hubungan Industrial Dan Hukum Ketenagakerjaan (HIK) appeared first on .

Pelatihan Hukum Jaminan

DESKRIPSI

TUJUAN & MATERI

1. Dasar hukum dan fungsi jaminan secara yuridis
2. Objek dan ruang lingkup hukum jaminan
3. Macam-macam dan jenis jaminan
4. Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan dalam KUHPerdata
5. Prinsip dan prosedur jaminan kebendaan hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, & perorangan borchtogh / perorangan bank garantie
6. Jaminan dalam perjanjian kredit
7. Jaminan perusahaan
8. Eksekusi & penjualan/ pelelangan Jaminan
9. Hak pemegang jaminan perkara pailit atau pembubaran
10. Permasalahan hukum pada penjaminan

PESERTA

• Legal Manager
• Legal Counsel
• Lawyer
• Analisis Kredit
• Pegawai Bank

INSTRUKTUR

FASILITAS

• Meeting room
• Module / Handout
• Softcopy Materi
• 2x Coffee break and Lunch
• Training Kit
• Souvenir

TANGGAL, WAKTU & TEMPAT

TEMPAT         :  YOGYAKARTA

BIAYA

Rp.6.500.000 /peserta (Non Residential) *jika mengirimkan 3 peserta

Catatan untuk diperhatikan :

• Kami menghimbau kepada calon peserta training untuk tidak Reservasi Hotel atau Tiket Perjalanan sebelum kepastian training kami informasikan (untuk mengantisipasi reschedule atau cancelation training).

• Kepastian Running training dan yang terkait dengan waktu dan tempat penyelenggaraan akan kami informasikan minimal 1 minggu sebelum agenda training. Jika disaat kepastian training telah kami informasikan dan calon peserta tidak dapat mengikuti, kami mohon untuk dikirimkan letter of cancelation (surat pembatalan) resmi dari perusahaan.

• Kami selaku penyelenggara tidak menanggung segala bentuk klaim ganti rugi dari calon peserta training (contoh :  Reservasi Hotel dan Tiket Pesawat) diluar yang terkait dengan fasilitas training yang kami berikan.

INFORMATION

Jl. K. H. Ali Maksum, Sewon, Bantul, Yogyakarta 55188

Phone |0274 – 4531080

Email |anto.neotalenta@gmail.com

Website |www.neotalenta.com

Neo Talenta Consulting

Enhanching Your Talents

Head Office
Gd. Talenta Harmoni

Jl. KH. Ali Maksum Sewon, Bantul, Yogyakarta 55188

Contact Person   : Ardian

Phone                    : (0274)4531080

Mobile                    : 0813-2646-7710

Email                      : anto.neotalenta@gmail.com

The post Pelatihan Hukum Jaminan appeared first on .

OBJECTIVES
Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta mampu:
• Menguasai teknik dan strategi menyusun surat menyurat dalam litigasi
• Mengetahui cara penyelesaian sengketa bisnis, baik melalui litigasi maupun non litigasi.
• Mampu menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis
• Menguasai teknik dan strategi pembuktian di pengadilan.

COURSE CONTENT
1. Sengketa dan Penyebab Munculnya Sengketa
2. Penyelesaian Sengketa Bisnis
3. – Melalui Jalur Litigasi
4. – Melalui Jalur Non Litigasi
5. Pembuatan Surat Gugatan
• Teknik dan strategi pembuatan Surat Gugatan
• Praktek/simulasi/studi kasus menyusun surat Gugatan
6. Pembuatan Surat Jawaban
• Teknik dan strategi pembuatan Surat Jawaban
• Praktek/simulasi/studi kasus menyusun Surat Jawaban
7. Pembuatan Replik/Duplik dan Kesimpulan
• Teknik dan strategi pembuatan Replik/Duplik dan kesimpulan
• Praktek/simulasi/studi kasus menyusun Replik/Duplik dan kesimpulan
8. Pembuatan Memori Banding/Kasasi/PK dan Kontra Memori Banding/Kasasi/PK
9. • Teknik dan strategi pembuatan Memori Banding/Kasasi/PK dan Kontra Memori Banding/Kasasi /PK
• Praktek/simulasi/studi kasus menyusun Memori Banding/Kasasi/PK dan Kontra Memori Banding/Kasasi/PK
10. Penyiapan Alat Bukti dan Pembuktian
11. • Teknik dan strategi penyiapan alat bukti
• Teknik dan strategi pembuktian di Pengadilan Negeri
• Teknik dan strategi pembuktian peninjauan kembali

WHO SHOULD ATTEND
Pelatihan ini ditujukan untuk para staf legal officer / corporate lawyer di perusahaan terutama Perbankan, Pembiayaan & Sekuritas, serta industry manufaktur lainnya.

INSTRUCTOR
Dr.Lely Joko Suryono,S.H,M.Hum

FACILITIES
• Module / Handout
• Softcopy Materi
• Sertifikat
• Bag or bagpackers
• Training Kit
• 2xCoffe Break & 1 Lunch
• Souvenir
• Training room full AC and Multimedia
Date &Venue

COURSE FEE

Rp. 7.000.000 per peserta (Non Residential), minimal pendaftaran untuk 3 peserta.

INFORMATION

Jl. K. H. Ali Maksum, Sewon, Bantul, Yogyakarta 55188
Phone |0274 – 4531080
Email |anto.neotalenta@gmail.com
Website |www.neotalenta.com
CP | Ardian (Mobile: 0813 2647 7710)

The post Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi appeared first on .

DESKRIPSI

Pembangunan Negara Indonesia sudah semestinya diawali dengan pembangunan pada sistem hukum, agar tercipta keadilan, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, untuk mencapai keadilan itu diperlukan adanya tolok ukur keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat bangsa sebagaimana halnya yang dicantumkan dalam KUHAP yaitu Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam dunia bisnis dan perbankan tentunya tidak lepas dari tindakan kejahatan yang mana perlu diselesaikan dengan baik agar tercipta keadilan bagi semua pihak serta tidak menimbulkan kerugian yang berdampak pada kelangsungan perbankan. Kejahatan bisnis seperti halnya penipuan, penggelapan, pencemaran nama baik dan tindak pidana lainnya mesti diproses dan diselesaikan berdasarkan hukum pidana. Oleh sebab itu pentingnya pemahaman hukum pidana oleh pelaku bisnis sangatlah diperlukan, tentunya pemahaman hukum acara pidana dalam penyelesaian perkara dan proses beracara  di pengadilan.

Dengan pelatihan ini peserta dapat memahami dan mengetahui aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara pidana meliputi proses pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan dan upaya hukum.

MATERI

1. Overview Hukum Acara Pidana (Sumber, Asas Hukum dan Cakupannya)
2. Segala Aspek dan Dugaan Perbuatan Pidana Dalam Perbankan
3. Tahapan dan Prosedur Dalam Menyelesaiakan Perkara Pidana Perbankan
4. Strategi Beracara pada Persidangan Pidana
5. Surat Kuasa Kaitannya Dalam Bantuan Hukum
6. Hal-hal Terkait Berita Acara Pemeriksaan
7. Acara Pemeriksaan dalam  Persidangan Pidana
8. Eksepsi dalam Perkara Pidana
9. Mengenai Pembuktian dan Alat-alat Bukti
10. Pembelaan (Pledoi)
11. Penangguhan Penahanan
12. Pemeriksaan Praperadilan
13. Pengajuan Upaya Hukum
14. Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian

PESERTA

Corporate divisi hukum/Legal Staff, Lawyer/Pemerhati Hukum, Kepolisian, Mahasiswa, dan Kalangan Umum.

INSTRUKTUR

Dr. Mudzakkir, S.H, M.Hum

 FASILITAS

• Module / Handout
• Softcopy Materi
• Sertifikat
  • Training Kit
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch
  • Souvenir
  • Training room full AC and Multimedia

Pelaksanaan tanggal : 5 sd 7 September 2023

Tempat                       : Yogyakarta

Public Training

Course Fee:

Rp 6.500.000,-/ participant Nett Non Residential

NEO TALENTA CONSULTING

Head Office :

Gd.Talenta Harmoni

Jl.KH.Ali Maksum Sewon,Bantul Yogyakarta 55188

Contact Person            : Ardian

Email                              : anto.neotalenta@gmail.com

Telpon                             : (0274)4531080

Mobile                             : 0813-2646-7710

The post Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik appeared first on .

 (WORK LOAD ANALYSIS)

Salah satu titik kritis dan strategis dalam measurement adalah workload analysis atau analisa beban kerja. Dari sinilah kemudian berkembang berbagai teori dan turunannya seperti Full Time Equivalent Employment dan masih banyak lagi. Karena strategisnya, beban kerja mampu mempengaruhi KPI dan strategic iniciative-nya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil dari individual/group performance. Hal inilah yang kemudian menjadikan workload masuk kedalam berbagai rumus Human Capital.
HR Planning atau man power planning baik jangka pendek maupun jangka panjang juga tidak akan lepas dari analisis beban kerja. Analisanya cukup sederhana, pembagian beban kerja pada setiap individu/group akan mempengaruhi Man Power Planning sehingga berpengaruh pula dalam recruitment baik internal maupun eksternal dan akhirnya pada corporate planning. Bahkan pada Business Process Re-engineering (BPR), workload analysis cukup mendapat perhatian yang serius karena pada prinsipnya bertujuan untuk membuat proses organisasi lebih efektif dan efisien.

Kegiatan pemetaan kebutuhan pegawai merupakan upaya perusahaan untuk memperkirakan kebutuhan pegawai untuk menentukan jumlah karyawan yang diperlukan dalam mewujudkan visi dan misi serta menjalankan strategi bisnis perusahaan. Dari pemetaan kebutuhan pegawai ini dapat diperoleh informasi tentang perkiraan kebutuhan pegawai perusahaan saat ini dan masa mendatang. Banyak perusahaan yang umumnya di dalam menentukan kebutuhan pegawai perusahaan/unit kerja umumnya dilakukan belum mempertimbangkan hal-hal sbb :

l  Upaya pemupukan kompetensi perusahaan/unit kerja dan pemegang jabatan.

l  Kemampuan finansial perusahaan atau unit kerja guna mendukung pencapaian tujuan dan strategi perusahaan.

l  Beban Kerja Karyawan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan unit kerjanya.

Karena demikian strategisnya workload analysis, maka diperlukan suatu kegiatan pembelajaran yang memberikan pemahaman kepada para praktisi HR yang akan membantu mereka dalam menganalisa beban kerja secara komprehensif, tahap demi tahap, mulai dari persiapan sampai penyajian laporan sehingga layak untuk konsumsi user.

1. Mengidentifikasi kebutuhan pegawai perusahaan/unit organisasi.
2. Melakukan secara mandiri analisis komprehensif dan berkelanjutan kebutuhan pegawai di tingkat perusahaan (corporate), departemen, dan bagian sesuai dengan strategi perusahaan dalam mewujudkan visi dan misinya.
3. Mampu memperkirakan kebutuhan pegawai dengan pendekatan analitis, terukur dan terpadu.
4. Mampu mengidentifikasi dan merekomendasikan prioritas pengadaan kebutuhan karyawan di suatu perusahaan/unit kerja/fungsi/bagian baik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan saat ini dan di masa mendatang dengan mempertimbangkan program kerja dan kemampuan pendanaan/finansial perusahaan.
5. Mampu menerapkan metode dan teknik-teknik analisis beban kerja untuk
6. Mengukur, memperkirakan dan memetakan kebutuhan pegawai di perusahaan.

1. Konsep Beban Kerja

Konsep roduktivitas, Beban Kerja dalam MSDM, Manfaat Informasi Beban Kerja, Terminologi dan Metoda Pengukuran Beban Kerja

2. Terminologi & Metoda Pengukuran Beban Kerja

Analisis Jabatan, Motion Study dan Time Study, Jenis-jenis Pengukuran Beban Kerja

3. Pengukuran Beban Kerja Untuk Tenaga Kerja

Langsung (Blue Collar Workers) Karakteristik beban waktu kerja, karakteristik pekerjaan, metoda pengukuran, persiapan pengukuran, pelaksanaan pengukuran, work sampling Studi kasus & task/simulasi.

4. Pengukuran Beban Kerja Untuk Tenaga Kerja Tidak Langsung (White Collar Workers) Metoda Direct Sampling

Karakteristik Beban Waktu Kerja, Karakteristik Pekerjaan, Metoda Pengukuran, Persiapan Pengukuran, Pelaksanaan Pengukuran, Perhitungan Beban Kerja, Faktor penyesuaian dan faktor kelonggaran Studi Kasus & task/simulasi

5. Pengukuran Beban Kerja Untuk Tenaga Kerja Tidak Langsung (White Collar Workers) Metoda Diary Sampling

Langkah-langkah persiapannya, pelaksanaan sampling, validasi data Studi kasus & task/simulasi

6. Pengukuran Koefisien Beban Kerja

Perhitungan koefisien beban kerja Studi kasus & task/simulasi

7. Praktek dan Simulasi

(Software Simulation with Computer) Pembuatan task, pengukuran beban kerja dan penetapan koefisien beban kerja

• Presentation
• Discussion
• Casestudy
• Evaluation

Pelatihan ini ditujukan bagi karyawan dari berbagai fungsi / departemen setingkat supervisor.

Yudhi Satria Restu, SE, S.Psi, M.Si.

• Module / Handout
• Softcopy Materi
• Sertifikat
• Bag or bagpackers
  • Training Kit
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch
  • Souvenir
  • Airport pickup service
  • Training room full AC and Multimedia

Course Fee: Rp 6.000.000,-/ participant Nett Non Residential, Jika mengirimkan 3 peserta atau lebih harga Rp 5.500.000,-

NEO TALENTA CONSULTING

Head Office :

Gd.Talenta Harmoni

Jl.KH.Ali Maksum Sewon,Bantul Yogyakarta 55188

Contact Person           : Ardian

Email                          : anto.neotalenta@gmail.com

Phone/Fax                  :  (0274)4531080

Mobile                        : 0813 2646 7710

The post Analisis Beban Kerja appeared first on .